Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung R.I. (MARI) sebelum tahun 2025, sering tidak konsisten dalam memberi putusan mengenai apakah aset atas nama penjamin/pihak ketiga yang menjadi… Read More »Ketika Aset Milik Penjamin Bagian dari Harta Boedel Pailit Jadi Polemik (www.hukumonline.com)
MARI sebagai pengadilan tingkat tertinggi dalam beberapa putusannya secara kasuistis dan konsisten lebih mendahulukan sita umum daripada sita pidana, sehingga penjualan aset dapat dilakukan oleh… Read More »Sita Umum Pailit dan Sita Pidana, Mana yang Didahulukan? (www.hukumonline.com)
Kurator wajib melaporkan pelaksanaan going concern kepada hakim pengawas minimal setiap bulan dan bila tidak menguntungkan akan ditinjau kembali pelaksanaan going concern atau izin menjalankan… Read More »Pailit Sritex dan Masalah Going Concern (www.hukumonline.com)
PT Sri Rejeki Isman, Tbk bersama 3 perseroan yang merupakan grup anak usahanya (“Sritex”) dan dikenal sebagai pelaku usaha sektor tekstil dan produk tekstil yang berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah, diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg tanggal 21 Oktober 2024, berdasarkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 (“Putusan Homologasi”), yang diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon (“Indo Bharat”) selaku salah satu kreditor utang dagang, dengan jumlah utang yang telah diakui sejumlah Rp127.969.059.783.
Ke depannya UU Kepailitan perlu diamandemen atau direvisi antara lain dengan membatasi minimum nilai utang sebagai legal standing dalam mengajukan permohonan pailit dan PKPU.
Pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat sehingga menekan perjalanan udara menimbulkan dampak kerugian bagi sejumlah industri penerbangan, termasuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (“Garuda”). Akan tetapi, menurut hemat penulis, jika ditelusuri dari kasus yang diuraikan di bawah, sumber utama kerugian Garuda hingga mempunyai utang sebesar Rp. 70 triliun disebabkan oleh mengakarnya budaya korupsi dan mental manajemen lama yang lemah.
Sebagai hukum formil, maka hukum acara bersifat mengikat, memaksa dan harus ditaati oleh semua pihak yang menggunakannya dan tidak membuka kemungkinan untuk penafsiran.
Beberapa Catatan Perkara Kepailitan Antara Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melawan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh : Anthony LP Hutapea 1) Otoritas Jasa… Read More »Analisis Kasus OJK VS PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya