Ke depannya UU Kepailitan perlu diamandemen atau direvisi antara lain dengan membatasi minimum nilai utang sebagai legal standing dalam mengajukan permohonan pailit dan PKPU.
Pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat sehingga menekan perjalanan udara menimbulkan dampak kerugian bagi sejumlah industri penerbangan, termasuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (“Garuda”). Akan tetapi, menurut hemat penulis, jika ditelusuri dari kasus yang diuraikan di bawah, sumber utama kerugian Garuda hingga mempunyai utang sebesar Rp. 70 triliun disebabkan oleh mengakarnya budaya korupsi dan mental manajemen lama yang lemah.
Sebagai hukum formil, maka hukum acara bersifat mengikat, memaksa dan harus ditaati oleh semua pihak yang menggunakannya dan tidak membuka kemungkinan untuk penafsiran.
Beberapa Catatan Perkara Kepailitan Antara Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melawan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh : Anthony LP Hutapea 1) Otoritas Jasa… Read More »Analisis Kasus OJK VS PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya